 |
| Foto: Ketua FKWS Zainuri mengecam dugaan kekerasan terhadap wartawan Detik TV Sumsel yang menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas jurnalistik di Lubuklinggau. (Foto: Ilustrasi/Redaksi) |
LUBUKLINGGAU — Aksi premanisme yang mencederai kemerdekaan pers kembali terjadi. Tim liputan media Detiktv Sumsel diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan saat menjalankan tugas jurnalistik di Showroom Almira Mobilindo 2, Jalan Poros Patnawati, Kota Lubuklinggau, pada Rabu (12/11/2026) lalu.
Insiden berdarah ini bermula ketika tim jurnalis mendatangi lokasi dengan itikad baik guna meminta konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak showroom. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan penjualan mobil bermasalah yang dialami seorang konsumen bernama Ari Prasetya.
Alih-alih memberikan klarifikasi secara profesional, pihak terduga pelaku bersama sejumlah orang di lokasi justru diduga melakukan kekerasan fisik terhadap para pewarta yang telah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas pers secara resmi.
"Kami datang murni untuk konfirmasi sesuai kode etik jurnalistik dan sudah memperkenalkan diri baik-baik. Namun, kami justru diduga dikeroyok dan dianiaya oleh terduga pelaku beserta orang-orangnya," ungkap salah satu anggota Tim Liputan Detiktv Sumsel.
Menanggapi insiden yang menimpa anggotanya, Pimpinan Redaksi Detiktv Sumsel, Deni, menegaskan bahwa timnya hadir di lapangan murni untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan keberimbangan berita (cover both sides), bukan sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli kendaraan.
"Tim kami tidak memiliki kepentingan pribadi apa pun dalam perkara mobil tersebut. Kehadiran mereka semata-mata untuk mencari kebenaran dan memberikan ruang hak jawab yang dijamin undang-undang kepada pihak showroom agar pemberitaan berimbang," tegas Deni.
Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka lecet di bagian leher, nyeri di sekujur tubuh, serta mual dan muntah-muntah hebat. Hingga Sabtu (14/11/2026), korban dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Lubuklinggau.
Peristiwa ini memicu reaksi keras dari kalangan insan pers. Ketua Umum Forum Komunikasi Wartawan Silampari (FKWS), Zainuri, mengecam keras tindakan brutal tersebut dan mendesak jajaran Polres Lubuklinggau segera menangkap seluruh pihak yang terlibat.
"Saya mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap wartawan Detiktv Sumsel saat menjalankan tugas profesinya. Saya mendesak Polres Lubuklinggau segera bertindak tegas dan menangkap para terduga pelaku. Kekerasan ini adalah bentuk pembungkaman dan ancaman nyata terhadap kebebasan pers," tegas Zainuri, Sabtu (14/11/2026).
Tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Para terduga pelaku berpotensi dijerat dengan pasal berlapis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
1. Penghalangan Kerja Jurnalistik (UU Pers)
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Unsur Pelanggaran: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yakni hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Ancaman Sanksi: Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Tindak Pidana Pengeroyokan (KUHP Nasional)
- Dasar Hukum: Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (menggantikan Pasal 170 KUHP lama).
- Unsur Pelanggaran: Melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang.
- Ancaman Sanksi: Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp500 juta). Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Tindak Pidana Penganiayaan (KUHP Nasional)
- Dasar Hukum: Pasal 466 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (menggantikan Pasal 351 KUHP lama).
- Unsur Pelanggaran: Perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dibuktikan melalui hasil Visum et Repertum dari rumah sakit).
- Ancaman Sanksi: Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori III (Rp50 juta). Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat hingga 5 (lima) tahun penjara.
(Red.)