Kasus yang telah resmi dilaporkan korban, Abdul Lutfi, ke Polda Sumatera Selatan pada 27 Oktober 2026 ini kini mendapat pengawalan ketat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PETA Sumatera Selatan. Ketua DPD LBH PETA Sumsel, Hazam, bersama Penasihat Hukum (PH) Kenny dan saksi berinisial DR, turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi lapangan dan konfrontasi fakta.
Peristiwa ini bermula pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Saat mengecek lahan miliknya seluas 2.500 meter persegi yang tercatat dalam SHM Nomor 00631, Abdul Lutfi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan penebangan massal menggunakan parang dan gergaji mesin.
Akibat aksi tersebut, sekitar 500 pohon di atas lahan korban rata dengan tanah. Ketika korban menegur salah satu pekerja bernama Amir bin Saad terkait pihak yang memberi perintah, pekerja tersebut menyebut nama terlapor berinisial Manto beserta rekan-rekannya. Atas dasar itu, korban menyeret Manto dkk ke Polda Sumsel dengan jeratan dugaan pengeroyokan (Pasal 262 KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023) dan/atau perusakan (Pasal 521 UU No. 1 Tahun 2023).
Tidak sekadar menunggu proses administrasi penyidikan, LBH PETA Sumsel mengambil langkah aktif membedah duduk perkara di lapangan. Didampingi Kepala Desa Kartamulia berinisial AD di kediamannya, Hazam dan PH Kenny mempertemukan langsung pihak pelapor dengan Manto dan kelompoknya untuk menguji kebenaran fakta.
Dalam pertemuan tersebut, Manto dkk membantah keras seluruh tuduhan yang dilayangkan ke Polda Sumsel. Kubu terlapor bahkan mengancam akan melakukan serangan balik dengan melaporkan balik pihak Abdul Lutfi ke Polsek Gelumbang maupun Polres Muara Enim dalam waktu dekat atas tudingan laporan palsu.
Menyikapi saling klaim dan rencana laporan balik tersebut, Ketua DPD LBH PETA Sumsel, Hazam, menegaskan bahwa posisi lembaganya adalah memastikan hukum berdiri tegak di atas fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan pihak mana pun.
"Kami turun langsung ke lokasi bukan untuk membela salah satu pihak secara membabi buta. Kami ingin kasus ini dibuka terang-benderang. Siapa yang benar dan siapa yang melanggar hukum harus diuji lewat bukti autentik, saksi, dan dokumen kepemilikan yang sah," tegas Hazam di lokasi pemantauan.
Hazam mendesak penyidik Polda Sumatera Selatan bergerak cepat, objektif, dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas pembabatan ratusan pohon di atas lahan ber-SHM tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada upaya pengaburan fakta maupun intimidasi dalam proses hukum ini.
"Kalau ada hak atas tanah yang dirampas dan dirusak secara melawan hukum, aparat wajib menindaknya dengan tegas. Sebaliknya, setiap bantahan juga harus diuji di ruang penyidikan. Negara ini negara hukum, bukan negara siapa yang paling kuat atau paling berani. Jangan ada rekayasa dan kriminalisasi—kebenaran harus ditegakkan, bukan dipermainkan!" pungkas Hazam.
(Red.)